Ketua IPMA Poso-Makassar : Pemerintah Harus Transparan Anggaran Dana Bos
SWARAQTA- Ketua Ikatan Pemuda Mahasiswa (IPMA) Poso-Makassar, Muhammad Taufiq Hidayah meminta, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dilakukan secara transparan.
Kata Taufik, dugaan penyalahgunaan dana pendidikan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah kerugian nyata bagi daerah yang berpotensi menghambat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
“Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap rupiah yang diselewengkan adalah hak siswa dan investasi masa depan yang dicuri,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, isu ini sebagai prioritas yang harus diseriusi dan ditindak tegas, karena mencerminkan tingginya ketidakpercayaan publik dan pemuda terhadap mekanisme pengawasan yang ada. Tuntutan utama dapat menghilangkan praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang membayangi sektor pendidikan.
Taufik menyebut, anggaran dana Bos yang seharusnya menjadi instrumen vital dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan, kini berada di persimpangan jalan antara kemaslahatan siswa dan dugaan praktik koruptif.
Permasalahan ini sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten Poso, membuktikan komitmennya dalam menjaga integritas dana publik dan masa depan generasi penerus daerah.
“Akankah tuntutan transparansi ini hanya menjadi angin lalu, ataukah akan ada sanksi tegas yang benar-benar memutus mata rantai KKN,” ungkapnya.
Muhammad Taufiq Hidayah yang akrab di sapa Aat, Ketua IPMA Poso-Makassar ini menyatakan penyaluran dana Bos di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso telah menjadi sorotan tajam.
Hal itu berdasarkan data per-12 September 2025 total anggaran yang mengucur ke empat kabupaten mencapai angka fantastis Rp.113,84 miliar. Khusus untuk Kabupaten Poso dana sebesar Rp.31,76 Miliar telah digelontorkan untuk menopang operasional 1.076 sekolah dengan 69.187 siswa.
Namun, alih-alih disambut dengan optimisme, besarnya alokasi ini justru menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi kebocoran anggaran.
“Kami menuntut transparansi penuh dari pihak-pihak pengelola anggaran, mulai dari pemerintah daerah hingga dinas-dinas terkait. Untuk Bupati Poso agar menindak tegas instansi terkait yang terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.(RyN)
