Tingkatkan Kualitas Pelayanan, KPP Pratama Poso Gelar Forum Konsultasi Publik
SWARAQTA- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dan lounching Tax Payer Charter, Kamis (28/8/2025).
FKP dipimpin oleh Kepala KP2KP Bungku, Arief Budiono, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Poso Singgih Hadi Prasojo, dan Penyuluh Pajak KPP Pratama Poso Mustakim sebagai narasumber forum ini.
Arief Budiono menyebutkan, FKP ini digelar merupakan wujud nyata komitmen KPP Pratama Poso, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, melalui dialog yang konstruktif bersama para pemangku kepentingan.
Selain itu, tujuannya memberikan ruang konsultasi, dan dialog publik kepada masyarakat, untuk menyampaikan berbagai evaluasi terkait pelayanan perpajakan, memahami lebih dalam tentang standar pelayanan, serta mencari solusi bersama, atas tantangan yang dihadapi.
Wilayah kerja KPP Pratama Poso mencakup Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Morowali dan Kabupaten Morowali Utara.
Sementara itu dalam empat tahun terakhir, KPP Pratama Poso dapat mencapai target penerimaan lebih dari 100 persen.
“Bahwa capaian 100 % tersebut tidak hanya mencerminkan kinerja institusi, tetapi juga menggambarkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat, di wilayah kerja KPP Pratama Poso,” ungkap Arief Budiono.
Menurutnya, tahun 2025 ini, KPP Pratama Poso diberikan amanah untuk mengemban target penerimaan pajak sebesar 1,2 triliun rupiah. Target tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan adanya perubahan komposisi wajib pajak di KPP Pratama Poso, dimana administrasi perpajakan untuk wajib pajak cabang kini dilakukan secara terpusat.
Kepala KP2KP juga menegaskan kembali komitmen KPP Pratama Poso dalam menjaga integritas. Seluruh layanan publik di KPP Pratama Poso tidak dipungut biaya alias gratis serta terdapat saluran pengaduan apabila ditemukan indikasi adanya pelanggaran seperti gratifikasi.
“KPP Pratama Poso juga telah berhasil menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), yang merupakan bukti komitmen KPP Pratama Poso dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Morowali, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso, Rektor Universitas Sintuwu Maroso, para tokoh dari perkumpulan umat beragama, jurnalis, para perwakilan wajib pajak dari wilayah kerja KPP Pratama Poso, unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat.(RyN)
