Ketidaknetralan ASN dan Politik Uang Banyak Terjadi di Pemilu
SWARAQTA- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Poso, Sulteng, melaksanakan sosialisasi pembinaan dan pemberdayaan ormas di wilayah Poso.
Sosialisasi di Desa Pendolo, Kecamatan Pamona Selatan, dengan tema”Optimalisasi Peran Ormas Dalam Mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Poso”, Jumat (8/12/2023).
Kaban Kesbangpol Poso, Markarma Lasimpala mengatakan, sosialisasi ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dalam melaksanakan urusan pemerintahan penunjang dibidang pemerintahan umum, yang saat ini terkait pembinaan politik di daerah.
Menurutnya, tugas Kesbangpol Poso dalam kepemiluan yaitu mensukseskan jalannya pesta demokrasi, sehingga Kesbangpol akan selalu hadir dalam upaya pencegahan dini dan memonitoring situasi Kamtibmas yang dapat menggangu jalannya pesta demokrasi.
Komisioner Bawaslu Poso, Wisnu Pratala menegaskan, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan Pemilu yang tertuang dalam Perbawaslu nomor 2, namun fungsi sesungguhnya dalam mengantisipasi bentuk pelanggaran adalah masyarakat.
“Maka masyarakat dapat melaporkan kepada pihak Bawaslu jika menemukan adanya bentuk pelanggaran dalam tahapan Pemilu,” tegasnya.
Kata Wisnu, tujuan pengawasan Pemilu sebagai bentuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam pesta demokrasi.
Wisnu menyebut, terdapat banyak kasus pelanggaran yang ditemukan antara lain ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), kampanye terselubung diluar tahapan, berita-berita hoax yang beredar di medsos, politik uang, kampanye ditempat pemerintah atau rumah ibadah.
“Berharap dalam pesta demokrasi akan berlangsung aman dan tertib, sangat dibutuhkan peran masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi demi terciptanya Pemilu yang jujur, damai, adil dan transparan,” harapnya.
Roni Mathindas Komisioner KPU Poso mengatakan, bahwa kesuksesan pesta demokrasi tidak semata-mata tanggung jawab pihak penyelenggara, Pemda maupun TNI-Polri, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pihak khusus masyarakat.
Sosialisasi ini dihadiri para tokoh agama, tokoh adat, kepolisian, TNI, kades, pimpinan ormas dan sekitar 50 tamu undangan lainnya.(RyN)
