KPU Poso Gelar Bedah Buku, Catatan Penting Terhadap Demokrasi dan Pemilu 2019
SWARAQTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso mengadakan bedah buku seri ke-1 tahun 2026 dengan mengangkat buku berjudul “Mendaulatkan Suara Pemilih Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019”.
Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting. Senin (7/9/2026).
Ketua KPU Poso, Muh Ridwan Daeng Nusu, menyampaikan buku dibedah hari ini bukan sekedar lembaran tulisan saja. Namun menjadi catatan penting buat KPU Poso, merupakan gagasan KPU RI yang ditulis oleh 34 KPU Provinsi se-Indonesia.
Kata Ridwan, buku ini merupakan salah satu bentuk kontribusi KPU terhadap demokrasi dan pemilu di Indonesia yang berisikan tentang potret Pemilu dalam ruang lingkup partisipasi, strategi sosialisasi, pendidikan pemilih serta partisipasi pemilih pada Pemilu.
Sementara itu dalam buku, tersimpan catatan berharga tentang bagaimana suara rakyat diperjuangkan bahkan dalam kondisi bencana alam di Sulawesi Tengah, bagaimana sosialisasi pemilu dilakukan, dan sejauh mana partisipasi warga negara dalam menentukan arah dan masa depan bangsa ini.
Ketua Ridwan menegaskan, kesadaran menjaga demokrasi prosedural melalui pintu Pemilu bukan hanya menjadi tugas satu pihak saja.
“Ini adalah tanggung jawab kolektif. KPU, Bawaslu, Pemerintah, Partai Politik, masyarakat sipil, dan seluruh warga negara semuanya memiliki peran penting dalam suksesi Pemilu. Semakin kita memahami proses pemilu, semakin kuat kita menjaga sistem demokrasi kita dimasa-masa yang akan datang,” ungkap Ridwan kepada jurnalis.
Pelaksanaan bedah buku menghadirkan narasumber yakni, Dr. Sahran Raden, S.Ag, SH, MH sebagai salah satu penulis. Dr. I Ketut Yakobus, S.Th., M.Si., Rektor Universitas Kristen Tentena dan Dr. Novalita Fransisca Tungka, S.S., M.Pd., Rektor Universitas Sintuwu Maroso Poso sebagai Panelis, serta di moderatori oleh Roni Mathindas selaku Kadiv. Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Darmiati menyebutkan, kegiatan bedah buku diharapkan dapat menjadi ruang memperkuat literasi dan pemahaman bagi seluruh peserta kegiatan. Dan yang terpenting bahwa informasi yang diterima bisa menjadi kajian bersama sebagai bentuk pembelajaran untuk mengambil langkah-langkah mitigasi, dan strategi persiapan pelaksanaan Pemilu 2029 nanti.
Sahran Raden selaku narasumber mengatakan, bahwa kedaulatan rakyat dalam pemilu tidak cukup diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih, yang lebih penting adalah terwujudnya demokrasi yang berkualitas secara substantif serta terlindunginya hak-hak konstitusional setiap warga negara.
“Daulat rakyat itu tidak sekedar dihitung atau dilihat dari angka tingkat partisipasi saja, tetapi juga bagaimana usaha demokrasi yang berkualitas secara substansial mengedepankan esensi demokrasi dan kedaulatan rakyat itu sendiri,” jelasnya.
Daulat pemilih ucap Sahran Raden, merupakan sarana konstitusional sekaligus kunci partisipasi warga negara dalam tatanan sistem pemilu. Oleh karena itu penyelenggara pemilu harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan universal, termasuk bagaimana memastikan terpenuhinya hak pemilih penyandang disabilitas sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu yang inklusif.
“Karena pemilu harus dipahami sebagai mekanisme konstitusional untuk mewujudkan kehendak rakyat sekaligus memperkuat demokrasi,” pungkasnya.(Ryandar)
