Kolaborasi Multipihak Untuk Kelestarian Hutan dan Keadilan Sosial, Launching Roadmap Perhutanan Sosial Berlangsung Sukses
SWARAQTA- Bertempat di Hutan Pinus Panorama Tentena, telah dilaksanakan kegiatan Launching Roadmap Perhutanan Sosial Kabupaten Poso 2025–2029. Rabu (28/5).
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Poso melalui Bapelitbangda, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sintuwu Maroso, serta berbagai Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Non Timber Forest Products (NTFP), Green Livelihoods Alliance (GLA), Yayasan Madani Berkelanjutan, The Asia Foundation (TAF), Nusantara Fund, Yayasan Panorama Alam Lestari (Y.PAL), Sikola Mombine, Kompas Peduli Hutan (KOMIU), serta unsur akademisi.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Poso, H. Suharto Kandar, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Poso, Ibu Sesi Mapeda, S.H., M.H., Kepala Balai Perhutanan Sosial Wilayah Manado, Bapak Beny Ahadian Noor, S.Hut, serta unsur pemerintah daerah lainnya.
Turut hadir pula para kepala desa penerima izin perhutanan sosial, 23 Kelompok Perhutanan Sosial dari berbagai wilayah di Kabupaten Poso dan para organisasi sipil yang tengah berprogram di Kabupaten Poso
Dalam sambutannya, Direktur NTFP, Anang Stiawan, menyampaikan apresiasi atas peluncuran roadmap ini. “Dengan adanya peta jalan ini, kita dapat membaca dan mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola hutan secara arif dan berkelanjutan. Kolaborasi antar CSO sangat penting agar proses pendampingan saling mengisi dan tidak tumpang tindih. Kita perlu koordinasi dalam menentukan wilayah intervensi masing-masing,” tegas Anang.
Sementara itu, Wakil Bupati Poso, H. Suharto Kandar, menyampaikan bahwa perhutanan sosial adalah peluang besar bagi desa untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Desa penting untuk memanfaatkan perhutanan sosial ini sebaik-baiknya. Selain untuk kelestarian, tentu bisa bermanfaat bagi peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Perhutanan Sosial menciptakan sinergi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, Roadmap ini bertujuan menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Dengan akses dan hak kelola yang jelas, masyarakat tidak hanya mendapatkan sumber pendapatan tambahan, tetapi juga akan merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan.
Dalam momentum ini juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan terkait izin Perhutanan Sosial kepada dua desa: Desa Panjoka yang didampingi oleh Yayasan Panorama Alam Lestari (Y.PAL), dan Desa Sangginora yang didampingi oleh Kompas Peduli Hutan (KOMIU).
Kegiatan ditutup dengan sesi dialog dan konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil yang berkegiatan di Kabupaten Poso. Sesi ini bertujuan untuk memetakan agenda kerja, mengidentifikasi capaian masing-masing organisasi, serta membangun komitmen kolaboratif antar pemangku kepentingan guna mendukung keberhasilan implementasi Perhutanan Sosial di wilayah ini.
Peluncuran Roadmap ini menjadi tonggak penting dalam mendorong tata kelola hutan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Kabupaten Poso. Dengan sinergi multipihak, harapannya masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam perlindungan hutan dan peningkatan kesejahteraan berbasis sumber daya alam yang lestari.(RyN)
