Dugaan Penyimpangan Gedung Sinode, Aliansi Pemerhati Bakal Melapor ke Kejaksaan
SWARAQTA- Warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati GKST, Dedy Rampalodji dan rekan-rekan, menyatakan kesiapan untuk melaporkan dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran ke pihak Kejaksaan.
Hal itu terkait proyek pembangunan gedung baru Sinode GKST, serta empat rumah jabatan (Rujab) di Tentena.
Langkah hukum tersebut akan diambil setelah seluruh bukti dan dokumen pendukung dinyatakan rampung.
Kepada wartawan Dedy Rampalodji menjelaskan, jika anggaran proyek pembangunan gedung pusat pelayanan tersebut, menghimpun alokasi anggaran yang terbilang besar.
Dimana sumber dana diantaranya, berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 4,8 Miliar pada tahun 2023 dan Rp 1 Miliar di tahun 2025.
Kata Dedy, selain anggaran daerah, pembangunan juga menerima berbagai bantuan perorangan, dukungan lembaga, hingga sumbangan material dari donatur.
Namun, pihak Aliansi Pemerhati GKST menyayangkan adanya indikasi bantuan perorangan, yang diduga tidak tercantum secara terbuka dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Panitia Pembangunan.
“Jika bukti-bukti pendukung sudah dinilai cukup, saya bersama rekan-rekan akan segera membawa persoalan ini secara resmi ke pihak penyidik Kejaksaan,” tegas Dedy, Selasa (12/08/2026).
Tak hanya menyoroti pembangunan fisik di Tentena, Aliansi Pemerhati GKST turut menyinggung kejelasan penyelesaian kasus Gereja GKST Gloria di Jakarta.
Dedy mempertanyakan pengelolaan dana sebesar Rp 2,5 Miliar terkait penanganan isu tersebut, yang menghimpun partisipasi warga GKST sebesar Rp 20 ribu serta kontribusi Anggota Sidi Gereja sebesar Rp 60 ribu. Menurutnya, hingga kini persoalan itu masih terkatung-katung tanpa kepastian.
Hingga berita ini diterbitkan, para jurnalis masih mengupayakan melakukan konfirmasi resmi dari pihak Panitia Pembangunan Gedung Sinode, maupun Pengurus Majelis Sinode GKST.(Ryandar)
