Dosen Unsimar Sebut Aksi Demo Untuk Selamatkan Kampus, Publik Harus Ketahui Temuan Tim EKPT
SWARAQTA- Situasi Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) Poso hingga Kamis (19/6/2025) masih memanas. Aksi demo dosen dan mahasiswa terus berlanjut di hari ketiga.
Pembakaran ban bekas masih terlihat di sepanjang halaman kampus. Ratusan mahasiswa terus bergerak dalam aksi demo ini.
Tuntutannya masih sama, mosi tidak percaya kepada Rektor Unsimar Poso DR.Suwardi Pantih dan empat orang Wakil Rektor.
Kepada sejumlah wartawan, juru bicara perwakilan dosen, Fitria Y Alim, S.Sos, M.Si juga seorang dosen Fisip Unsimar Poso mengatakan, aksi yang dilakukan semata-mata untuk menindaklanjuti dari hasil temuan tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (EKPT) Kemedikti yang mendatangi Unsimar Poso pada 11-13 Juni 2025 lalu.
Menurutnya, kedatangan Tim EKPT bukan tanpa alasan. Kedatangan mereka bukan atas undangan pihak kampus. Ini yang harus publik ketahui. Unsimar tidak pernah mengundang tim EKPT. Tim EKPT itu datang karena menindaklanjuti hasil temuan Tim LLDIKTI wilayah XVI pada tanggal 6-7 Maret ke Unsimar sesuai laporan masyarakat.
Fitria Alim menyebutkan, saat LLDIKTI berhasil menemukan adanya temuan kejanggalan dalam operasional kampus, pimpinan Unsimar Poso malah menolak untuk menandatangani berita acara hasil temuan pada saat itu.
“Hasil temuan itulah yang kemudian ditindaklanjuti dengan kedatangan tim EKPT dari Kemendikti. Tim EKPT itu terdiri dari orang orang independen dan pilihan yang berasal dari sejumlah kampus ternama di Indonesia,” ujar Fitria yang didampingi mantan Rektor Unsimar yang juga dosen Fakultas Ekonomi Lefran Mango, Dekan FKIP DR. Elia Umrah, Wakil Dekan (Wadek) FKIP, Vivin Modjanggo, SS.MPd, Wadek FISIP Abd. Khalid Hs.P.S.Sos,M.Si, Kaprodi Biologi Dewi Purwasih, S.Pd,MPd serta ratusan mahasiswa.
Ia dengan tegas meminta agar Rektor Unsimar Poso tidak memberikan pernyataan yang justru meresahkan publik.
“Stop kebohongan publik. Tidak benar jika dikatakan bahwa kedatangan tim EKPT salah satunya untuk memotret kampus dalam rangka meningkatkan akreditasi kampus dari B ke Akreditasi Unggul. Tim EKPT itu tidak ada urusannya dengan akreditasi kampus. Tolong jangan bohongi publik,” tegasnya.
Kata Fitria, publik harus tahu tim EKPT itu adalah eksekutor yang datang karena menindaklanjuti hasil temuan LLDIKTI. tim tidak akan turun jika tidak ada indikasi penyalahgunaan yang terjadi. Dan kategori sanksinya hanya dua, sedang dan berat. Jika sedang maka sanksinya pembinaan enam bulan, yakni tidak boleh menerima mahasiswa baru, tidak boleh ada wisuda, atau sanksi berat yang bisa mengarah pada pencabutan izin operasional kampus.
Karena itu, aksi demo yang dilakukan ungkap Fitria Ali, merupakan bagian dari tindakan penyelamatan kampus Unsimar Poso agar hasil tim EKPT itu segera disikapi sehingga tidak sampai mengarah pada pencabutan izin operasional kampus.
“Kita sayang Unsimar. Bagaimana nasib para dosen dan ribuan mahasiswa jika kemungkinan terburuk itu terjadi. Andai saja pimpinan Unsimar waktu kedatangan awal LLDIKTI mau membuka diri terhadap temuan, mungkin tim EKPT tidak sampai datang. Kita orang akademisi, mari membuka diri demi kemaslahatan orang banyak mahasiswa. Kita ingin agar Unsimar ini lebih maju kedepan,” jelasnya.
Pihaknya juga mengaku kecewa dengan Yayasan Unsimar Poso dalam hal ini Pemda Poso yang hingga saat ini belum memberi solusi dari persoalan yang terjadi di kampus.(RiaanD)
