PAD Poso Tidak Cukup, 17 Anggota DPRD Setujui Hutang Pemda Rp 120 Milyar
Poso, SWARAQTA– Pembahasan rencana Pemerintah Kabupaten Poso, Sulteng, yang akan melakukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 120 Milyar untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Poso yang baru, akhirnya dilakukan lewat voting melalui paripurna DPRD Poso yang digelar Senin (22/8/22).
Dalam voting tersebut, dari 30 anggota DPRD Poso, sebanyak 17 anggota menyetujui, 9 menolak dan 4 anggota tidak hadir.
Anggota DPRD Poso, Muh Yusuf kepada wartawan mengatakan, rapat pengambilan keputusan terkait dengan setuju atau tidak rencana pinjaman daerah Rp.120 milyar dana PEN Non Reguler yang bersumber dari PT SMI atas persetujuan Kementerian Keuangan itu, berakhir lewat voting.
Menurutnya, rencana pinjaman itu senilai Rp 120 milyar yang akan dipinjam itu hanya untuk satu item pembangunan RS Poso yang baru.
“Kenapa kami menolak, alasannya yang pertama bahwa ketika Pemda ingin melakukan pinjaman daerah maka dalam aturan PP no 56 tahun 2018 pinjaman jangka menengah, jangka panjang maka wajib melalui persetujuan DPRD,” ucapnya.
Kata dia, harusnya Pemda Poso sebelum mengajukan pinjaman dibahas jauh hari sebelumnya dengan DPRD.
“Ini juga saran BPKP untuk mengkaji dan melibatkan ahli ekonomi dan DPRD sebelum melakukan pinjaman,” jelas Yusuf.
Yusuf menambahkan, rencana pinjaman Rp 120 milyar akan dibayarkan tahun 2023 sampai 2028. Cara pembayaran dilakukan lewat PAD yang bersumber dari pajak masyarakat.
Sementara ungkap Yusuf, Poso tidak punya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup menjamin seperti di Kabupaten Morowali Utara (Morut) yang disokong investasi perusahaan tambang.
“Sementara kita di Poso tidak punya sumber PAD yang mencukupi, artinya masyarakat juga yang dicekik nantinya karena hutang itu dibayar sampai tahun 2028,” tegasnya.
Apalagi kata dia, situasi daerah menghadapi Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran hampir Rp 90 Milyar untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Jika pinjaman ini terealisasi, kita akan mendapatkan ekonomi daerah di tahun 2024 akan semakin sulit, karena APBD kita akan habis untuk bayar hutang, sehingga kita tidak bisa bangun Poso,” jelas Yusuf.
Yusuf menyampaikan, saat masa pemerintahan Bupati Piet Inkiriwang punya pengalaman buruk soal pembangunan sarana kesehatan ini. Contohnya Rumah Sakit Pratama yang harusnya dibangun di Lore malah dialihkan pembangunannya di Sulewana, Pamona. Bukan berarti hingga saat ini, gedung rumah sakit Matiandaya itu tidak digunakan.
“Pengalaman Rumah Sakit Matiandaya di Sulewana tidak bisa difungsikan yang harusnya dibangun di Napu,” tuturnya.
Yusuf mengatakan, Bupati Poso Verna Inkiriwang harusnya fokus membenahi fasilitas kesehatan di RSUD sekarang dan Puskesmas di seluruh Poso terutama Puskesmas didaerah terpencil, rekrutmen tenaga kesehatan yang masih kurang serta peningkatan insentif tenaga medis.
Laporan : Ryan Darmawan
