45 Tahun WALHI, Konsisten Melawan Berbagai Perampasan Ruang Hidup Masyarakat
SWARAQTA- Peringatan 45 Tahun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menggelar konfrensi pers dengan wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kamis (16/10/2025).
Kegiatan kolaborasi ini turut hadir Solidaritas Perempuan (SP), Yayasan Panorama Alam (Y.PAL) dan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS), dengan tema ”Refleksi 45 Tahun WALHI, Dari Gugatan Lingkungan Hidup Ke Keadilan Ekologis”.
Untuk diketahui, WALHI telah menjadi organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar dan tertua di Indonesia yang konsisten melawan berbagai bentuk perampasan ruang hidup, kerusakan ekologis, dan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam.
Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi WALHI sejak berdiri pada 1980, kini telah genap 45 tahun berjuang bersama rakyat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkeadilan.
Kepada wartawan, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah, Sunardi Katili mengatakan, di Sulawesi Tengah, perjuangan terlihat nyata dalam berbagai kasus lingkungan yang terjadi di kawasan pesisir, hutan dan wilayah tambang.
Menurut Sunardi, salah satu tonggak penting adalah gugatan lingkungan hidup WALHI Sulteng terhadap tiga perusahaan industri nikel di Kabupaten Morowali, menjadi sejarah baru bagi gerakan lingkungan hidup di wilayah ini.
“Gugatan itu tidak hanya menyoroti kerusakan ekologis akibat aktivitas industri ekstraktif, tetapi juga membuka ruang pembaruan hukum dan mempertegas posisi rakyat dalam menuntut keadilan ekologis,” ucapnya.
Sementara itu, Kurnia Sudin, Direktur SP Poso menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat. Adanya proyek-proyek besar seperti PLTA Poso Energi telah menimbulkan dampak sosial dan ekologis bagi warga, terutama perempuan dan masyarakat sekitar.
Dimana pembangunan PLTA itu dengan nyata merugikan masyarakat, terutama perempuan kehilangan sumber kehidupanya.
Stevandi staf Y.PAL Poso menjelaskan terkait perubahan iklim yang telah memberikan dampak bagi manusia.
Kata Stevandi, bencana dimana-mana tidak lepas dari siklus iklim yang berubah, karena terdapat kerusakan lingkungan dan aktifitas lainnya.
Dari data hasil riset, Sulawesi Tengah setiap tahunya sebanyak 47 ribu hektar tanah hilang akibat dampak kerusakan hutan dan lingkungan.
Selain itu Budiman Maliki, LPMS Poso menyatakan, begitu maraknya kehidupan masyarakat pengembangan ekonomi yang dikaitkan dengan isu tambang.
Budiman menyebut, LPMS dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan advokasi pendampingan komunitas di desa, untuk membangun pemberdayaan ekonomi khususnya ekonomi hijau dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan dengan memanfaatkan potensi lokal.
LPMS melakuan pendampingan di Dusun Tamanjeka, Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir Utara salah satu wilayah yang terkenal daerah bekas operasi aparat untuk perburuan teroris.
Pendampingan tersebut bersama Komunitas Proposoku Madu Trigona, yang didorong mengembangkan konsep ekonomi hijau memanfaatkan sumber daya.
“Dalam 1 tahun ini berkat kerja sama dengan WALHI Sulteng, program Madu Trigona sudah berproduksi dan berjalan lancar,” pungkasnya.(RyN)
