Ratusan Calon PPPK Poso Demo, Buntut Kepala BKPSDM Diganti
SWARAQTA- Ratusan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kabupaten Poso berunjuk rasa di gedung DPRD, Selasa (29/10/2024).
Massa aksi demo, buntut keputusan Plt. Bupati Poso, Yasin Mangun yang melakukan pergantian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Poso. Hal itu dianggap berdampak pada carut-marutnya administrasi di BKPSDM Poso, berkaitan dengan penerimaan PPPK.
Sambil membentangkan poster, massa aksi geruduk kantor DPRD Poso untuk menyampaikan aspirasinya.
Ada 6 tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa diantaranya, terjadi kegagalan penerimaan PPPK akibat kekisruhan dimana adanya dualisme kepemimpinan pada BKPSDM Kabupaten Poso, maka menuntut Plt. Bupati Poso untuk bertanggung jawab, sebab pengumuman penerimaan PPPK ditandatangani oleh Plt. Bupati Poso.
Selain itu menolak keputusan Plt. Bupati Poso terhadap penggantian Plt. Kaban BKPSDM, yang dinilai tidak urgent karena hanya akan mengganggu proses tahapan verivikasi PPPK.
Massa juga mendorong DPRD Poso untuk mengunakan hak interpelasi terhadap Plt. Bupati Poso yang sudah memunculkan kegaduhan khususnya di tahapan PPPK.
Fembri Sangkota Kordinator Umum Aliansi CPPPK Poso meminta, DPRD Poso harus mengambil sikap dalam melindungi proses perekrutan CPPPK, agar tidak ada intervensi dari kelompok maupun oknum yang mengutamakan kepentingan pribadi.
Sementara itu saat menerima pengunjuk rasa, Sesi Kristina Darmawati Mapeda, Wakil Ketua 1 menegaskan, pihak DPRD Poso menerima seluruh aspirasi bagi setiap masyarakat yang menyampaikan secara aman dan tertib.
Kata Sesi, dalam hal persoalan PPPK, bahwa anggota DPRD Poso akan terus mengawal dan tidak akan tinggal diam.
“Sebanyak 2.571 orang data PPPK sudah terkunci dan tidak dapat diganggu, maka DPRD Poso siap melindungi seluruh tenaga tersebut tanpa ada yang dikeluarkan dari data,” pungkasnya.(RyN)
