Makan Gratis Batal Beroperasi, Pemodal MBG Poso Pesisir Kecewa Alat Dapur Diambil
SWARAQTA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Patiwunga, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng batal beroperasi.
Hal ini karena kekecewaan pemodal, Made Kajeng bersama pihak mitra yayasan yaitu Olga Bawer, dalam menyelesaikan persoalan kerja sama yang telah disepakati.
Kekecewaan pemodal, pada Selasa 27 Januari 2026 berujung penarikan seluruh peralatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program MBG Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
Pemodal sekaligus bapak angkat Dapur SPPG MBG Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Made Kajeng menjelaskan, bahwa langkah pengambilan seluruh peralatan dilakukan, setelah tidak adanya itikad baik dari pihak mitra yayasan untuk menyelesaikan persoalan kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.
“Saya sudah berupaya menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Namun karena tidak adanya niat baik dan tidak ada kejelasan pertanggungjawaban, maka langkah tegas ini terpaksa saya lakukan,” ungkap Made.
Sejumlah peralatan dapur yang ditarik oleh pemodal diantaranya ompreng, tabung gas LPG 12 kilogram, rice steamer (alat penanak nasi), meja stainless steel, serta peralatan pendukung lainnya.
Selain itu, perlengkapan kantor seperti meja, kasur, karpet, lemari plastik, printer, dan mobiler kantor juga turut diambil dari dapur.
Proses pengambilan peralatan dapur dan mobiler kantor SPPG MBG Desa Patiwunga, sempat diwarnai ketegangan serta isak tangis dari sejumlah relawan dan pegawai SPPG.
Kronologi konflik ini bermula, setelah terjadi kesepakatan awal pemodal dengan mitra yayasan adalah Made Kajeng memodali pembangunan dapur serta pengadaan seluruh peralatan dapur SPPG MBG. Dari kerja sama tersebut, disepakati pembagian keuntungan setelah dapur beroperasi, sekaligus pengembalian modal secara bertahap.
Kata Made, berjalannya waktu terjadi perubahan kesepakatan terkait pembagian keuntungan. Namun setelah dapur mulai beroperasi sejak 8 Desember 2025, pihak mitra yayasan dinilai tidak menunjukkan transparansi, terutama saat dimintai laporan aktivitas dan pengelolaan dapur.
“Saya tidak menagih keuntungan, saya hanya meminta pertanggungjawaban pengelolaan dapur dan laporan operasional. Sampai dapur ini berhenti sementara, tidak pernah ada laporan yang disampaikan kepada saya sebagai pemodal,” keluh Made Kajeng.
Ia juga menyebutkan, selama proses pembangunan hingga operasional dapur, seluruh kebutuhan mitra yayasan, termasuk bahan bakar kendaraan, bahan bakar mobil operasional pengantaran MBG, hingga kebutuhan kecil seperti tali rafia dan materai, turut ditanggung pemodal.
Karena tidak menemukan titik temu, Made Kajeng yang juga anggota DPRD mengaku telah meminta Pemerintah Desa Patiwunga untuk memfasilitasi mediasi. Tapi, mediasi juga tidak membuahkan hasil.
“Yang bersangkutan hanya bersedia mengembalikan modal dan tidak mengakui kesepakatan kerja sama pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama,” sebut Made.
Sementara itu, Arfan, SH, selaku Kuasa Hukum Mitra Yayasan Olga Bawer, menyampaikan pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencari solusi terbaik. Tapi kliennya tetap bertahan pada pendirian hanya mengembalikan modal yang telah dikeluarkan oleh pemodal.
“Kami sudah menyarankan dan menawarkan solusi, tetapi klien kami menolak saran tersebut dan tetap pada sikapnya,” ujar Arfan.
Kepala SPPG MBG Kecamatan Poso Pesisir Selatan Desa Patiwunga, Rahmawati, mengaku prihatin dengan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak.
Ia berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan demi keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Harapan kami ada titik temu dari kedua belah pihak agar operasional dapur MBG bisa kembali berjalan,” tuturnya.
Menurut Rahmawati, di SPPG MBG Kecamatan Poso Pesisir Selatan Desa Patiwunga, terdapat sekitar 43 orang relawan yang bekerja di dapur. Selain itu, terdapat lebih dari 700 orang penerima manfaat yang bergantung pada keberlangsungan program makan bergizi gratis.
“Permasalahan ini menyangkut banyak pihak, baik relawan maupun ratusan penerima manfaat. Kami berharap ada solusi terbaik secepatnya,” pungkasnya.
Laporan : Ryan Darmawan
