Didemo Calon PPPK, Plt Bupati Poso Ungkap Kebenaran di DPRD
SWARAQTA- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Poso, Sulteng, M. Yasin Mangun mengatakan, dalam proses perekrutan calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak pernah berniat untuk menghalangi atau membatalkan proses perekrutan PPPK Poso.
Hal itu ia tegaskan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Poso, Jumat (1/11/2024).
“Ini nasib banyak orang, tidak mungkin saya mau gagalkan perekrutan PPPK Poso, kalau ada yang bilang saya akan menghalangi atau tidak setuju PPPK itu hoax dan tidak benar, buktinya saya sudah tanda tangan,” ucapnya.
Menurutnya, terkait perekrutan PPPK harus sesuai dengan asas kebutuhan dan kemampuan belanja pegawai Pemda Poso, hingga proses perekrutan harus sesuai dengan persyaratan. Karena mengingat jumlah calon PPPK sebanyak 2571 jika dianalisa, Pemda tidak akan mampu untuk membayar gajinya.
“Ini harus ada analisanya dalam perekrutan PPPK, apakah bisa kuota yang banyak itu nantinya daerah bisa membayarnya. Nah ini yang kita carikan solusinya,” jelasnya.
Kata Yasin Mangun, bahwa proses perekrutan PPPK ini berdasarkan informasi terindikasi dipolitisasi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menguntungkan salah satu calon. Ironisnya, ada calon PPPK yang tidak sesuai persyaratan namun dimasukkan dalam perekrutan PPPK.
Yasin menambahkan, jika rencana RDP ini adalah inisiatif Pemerintah Daerah Poso, agar bisa menyampaikan klarifikasi kepada semua pihak sehingga polemik ini menjadi terang-benderang.
Selain itu, dalam mengeluarkan kebijakan yang menjadi polemik soal pelaksana tugas, ungkap Yasin telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjend Pemerintahan.
Dimana dari kordinasi tersebut, diperbolehkan untuk mengisi atau mengganti Plt yang ada di lingkup Pemda Poso. Termasuk mengganti Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Poso.
Untuk diketahui, RDP Plt Bupati Poso ini dilakukan DPRD Poso untuk menanggapi aspirasi masyarakat yang sudah melakukan unjuk rasa di DPRD Poso terkait isu perekrutan PPPK, maupun isu pengganti pimpinan di lingkup Pemda Poso.(RyN)
