Tidak Mendapat Keadilan Pemdes Kele’i, Tim Kuasa Hukum Bakal Menggugat
SWARAQTA- Salah seorang warga masyarakat Desa Kele’i, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Sulteng bernama Surya D Witing tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan dari Pemerintah Desa (Pemdes) Kele’i.
Hal itu terhadap kerugian yang dialaminya atas jual beli tanah yang dikuasainya sejak lama dan jual beli tersebut diduga dilakukan oleh oknum-oknum tanpa hak.
Peristiwa jual beli tanah milik Surya D Witing tanpa sepengetahuannya yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tanpa hak yang telah menjual kepada pihak perusahaan swasta/Bumn yang melibatkan perusahaan PLN UPP KItring Sulteng, Unit Pelaksana Proyek (UPP) Sulawesi Tengah beralamat di Jl. Tanjung Pesik No. 7, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan yang mendirikan kantor sementara di Kelurahan Tendea Dongi, Kecamatan Pamona Utara.
Kepada wartawan Kuasa Hukum Surya D Witing yaitu Roynald Y. Rahamis S.H.C.FAS, mengatakan peristiwa main jual tersebut disebabkan karena diareal lokasi tanah milik korban akan bebaskan dan dilakukan pembayaran ganti rugi, sebab diareal tanah akan dilalui jalur kabel dan akan dilakukan pembangunan dan pendirian tower SUTT untuk pasokan listrik jalur menuju Kabupaten Morowali Utara (Morut).
Kata Roynal, peristiwa jual beli itu terjadi pada sekitar bulan Juni-Juli tahun 2024 yang pada saat itu pemilik lokasi tanah kebun Surya D Witing sedang tidak berada di Desa Kele’i dan sedang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang mengunjungi keluarganya.
“Tanah miliknya itu berukuran luas ± 20.000 M2 yang terletak lokasi “Tamungku” areal perkebunan dan masih wilayah Desa Kele’i, Kecamatan Pamona Timur,” ungkapnya, Jumat (14/2/2025).
Dimana tanah yang telah dikuasainya, memiliki bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Pemdes Kele’i sejak tahun 2015 dan telah diterbitkan SPPT tahun 2023/2024 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui Dinas Pendapatan.
Hak atas penguasaan tanah tersebut dibenarkan oleh mantan Kepala Desa Kele’i, Derma Baloga, serta beberapa orang warga desa yang pernah bekerja membantu perombakan pekerjaan di atas lokasi tanah milik korban Surya D Witing. Bahkan mereka pun juga menyatakan diri siap dihadirkan sebagai saksi jika kemudian hari urusan tersebut diperkarakan sampai di Pengadilan Negeri klas IB Poso.
Kuasa Hukum Roynald Y. Rahamis menyatakan, bahwa penjualan tanah miliknya yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, dan diduga jual beli tersebut melibatkan Pemdes Kele’i yang sekarang masih dijabat oleh pegawai ASN yakni pejabat (PJ) Kades Kele’i bersama beberapa oknum-oknum penjual.
Atas peristiwa jual beli itu menimbulkan kerugian meteriil dan Inmateriil yang cukup besar bagi korban pemilik tanah Surya D Witing yang adalah warga masyarakat Desa Kele’i dan dari hasil penjualan tanah tersebut keuntungannya telah mereka nikmati diduga dengan cara melawan hukum.
Terkait kejadian itu pemilik tanah Surya D Witing melakukan upaya untuk memperjuangkan hak-hak keperdataannya dengan melakukan usaha pelarangan dengan memasang plang larangan bahkan sudah memagari dengan bambu, akan tetapi dirusak dan dibuang oleh oknum tidak dikenal termasuk merusak dan memusnahkan tanaman kakao yang baru ditanaminya.
Hingga pada akhirnya Surya D Witing berkesimpulan untuk mencari bantuan hukum untuk pendampingan dari Kantor Hukum YPB Ft RR & REKAN yang di wakili oleh kuasa hukum atas nama Roynald Y. Rahamis, S.H.,C.FAS, salah seorang Advokat Poso yang pernah menjadi kuasa hukum KPU Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala sebagai pihak termohon dalam sengketa PHPU Pilkada tahun 2024 pada bulan Januari 2025 di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.
Kuasa hukum menegaskan atas peristiwa tersebut dilakukan upaya awal dengan menyurat kepada Pemerintah Desa Kele’i serta kepada pihak perusahaan. Kuasa hukum bersama pemilik tanah juga telah menemui pejabat Kades Kele’i di rumahnya di Desa Sawidago, yakni menegaskan untuk adanya pertemuan/mediasi di Desa Kele’i, akan tetapi upaya tersebut terkesan tidak diseriusi oleh pejabat Kepala Desa Kele’i yang dibuktikan dengan lamanya respon untuk terjadi pertemuan dimaksud, padahal telah dimintakan 3 minggu sebelumnya yakni pada bulan November 2024 dan anehnya sebelum terlaksanannya agenda untuk dimaksud.
Pejabat Kepala Desa Kele’i seolah-olah telah memastikan bahwa dirinya tidak dapat memaksa oknum-oknum penjual untuk dapat hadir bahkan terkesan ada upaya untuk menggagalkan pertemuan/mediasi tersebut, dan nanti setelah kuasa hukum Surya D Witing melayangkan surat kepada Camat Pamona Timur untuk memerintahkan kepada kepala Desa Kele’i agar melaksanakan pertemuan/mediasi dimaksud.
“Barulah pertemuan/mediasi itu terjadi, namun faktanya benar terbukti oknum-oknum penjual tidak hadir dalam pertemuan mediasi, sedangkan pemerintah Desa Kele’i memiliki otoritas untuk memastikan mediasi berjalan dengan lancar karena pemerintah sebagai pemilik masyarakat dan wajib memediasi peristiwa yang terjadi secara adil dan lengkap dengan para pihak,” ungkap Roynald Y. Rahamis.
Sementara itu, peristiwa jual beli yang masih bergulir permasalahannya dan belum dinyatakan selesai, tiba-tiba timbul lagi peristiwa baru yang sama yaitu terjadi jual beli lagi pada objek dari sebagian sisa lokasi tanah kebun milik Surya D Witing yang terletak dilokasi “Tamungku” dan sehamparan, hal tersebut diketahuinya ketika pergi melihat lokasi tanahnya dan didapati ada alat excavator sedang beroperasi diatas tanah miliknya, namun aktivitas tersebut berhasil dihentikan.
Roynal menyebutkan, jika aktivitas kerja alat itu beroperasi dengan dalil menurut pengawas excavator, bahwa lokasi tanah itu telah dijual oleh oknum warga masyarakat Desa Kele’i kepada seorang pengusaha di Kota Tentena yang diduga juga berprofesi sebagai Dosen disalah satu Universitas Kabupaten Poso dan menyewa excavator.
Salah seorang pengusaha dikota Tentena sebelumnya juga adalah oknum yang terlibat dalam peristiwa jual beli di tanah lokasi yang dikalim milik Surya D Witing pada kejadian pertama.
Pada ke 2 (dua) peristiwa jual beli lokasi tanah yang diklaim milik Surya D Witing diduga masih ada keterlibatan dan peran Pemerintah Desa Kele’i yakni oknum pejabat Kepala Desa Kele’i, pasalnya karena peristiwa keberatan dari adanya penjualan yang pertama lahan lokasi tanah milik korban Surya D Witing belum dinyatakan selesai dan masih berstatus sengketa, malahan bertambah peristiwa jual beli lagi dan bisa-bisanya pejabat Kepala Desa Kele’i seolah-olah menutup mata sebelah dengan kembali menerbitkan keterangan jual beli atas objek tanah yang masih bersengketa dan diduga tidak prosedural.
“Didapatkan informasi valid dari warga serta perangkat-perangkat Desa Kele’i, bahwa jual beli baik yang pertama dan yang kedua tidak sesuai prosedur umumnya dalam jual beli tanah yang harusnya melibatkan pendampingan pihak RT, pemilik tetangga berbatasan dan kepala lingkungan setempat ataupun Sekretaris Desa Kele’i, sebagai administrator desa,” pungkasnya.
Akibat adanya peristiwa yang merugikan hak-hak keperdataan Surya D Witing, kuasa hukum dengan tegas mengatakan hukumnya perbuatan tersebut terkualifikasi sebagai tindakan dan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Desa Kele’i/pejabat kepala desa dan beberapa oknum-oknum tanpa hak.
Atas peristiwa ini korban pemilik tanah Surya D Witing bersama Tim Kuasa Hukumnya akan melakukan upaya hukum sesuai tingkatannya, demi kepastian hukum para pencari keadilan.(RyN)
