Cari Solusi Dampak Kenaikan BBM, BEM Fisip Unsimar dan Pemda Poso Beserta DPRD Gelar Diskusi
Poso, SWARAQTA– Menyikapi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Unsimar Poso menggelar Fokus Group Discussion (FGD). Selasa (13/9/22).
FGD digelar di cafe Matahari Poso, Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Utara, dengan tema “Langkah Strategis Pemerintah Dalam Menyikapi Dampak Kenaikan BBM Subsidi di Kabupaten Poso”.
Kegiatan ini hadir sebagai pemateri PJ Sekda Poso, Frits Sam Purnama, Anggota DPRD Poso dari Partai PKS, Muh. Yusuf, Manager Operasional Fuell Terminal Poso, Steven Lanongbuka, Ketua Jurusan Administrasi Publik Fisip Unsimar, Y. Fitria Alim, Kadis Sosial Poso, Farid Awad dan Kabag Ops Polres Poso, Kompol Nurhadi.
Ketua BEM Fisip Unsimar Poso, Arianto dalam sambutannya mengatakan, FGD dilaksanakan dalam menyikapi permasalahan kenaikan harga BBM, dimana kebijakan ini bentuknya bersifat intruksi dan berharap kegiatan FGD dapat memperoleh kesepemahaman atau solusi atas kondisi kenaikan BBM.
Muh Yusuf anggota DPRD Poso mengatakan, persoalan kenaikan BBM sudah pernah dilakukan pembahasan di DPRD, dimana hal itu ditunjukan dengan sejumlah petani dan nelayan yang datang mengeluh atas kenaikan harga BBM sehingga menjadi persoalan.
Disisi lain kata Yusuf, Kabupaten Poso sangat berbeda dengan daerah lain dari segi keamanan, sehingga hal yang harus dilakukan yaitu memastikan bahwa BBM bersubsidi tepat sasaran khususnya masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan petani.
PJ Sekda Poso, Frits Sam Purnama mengungkapkan, kenaikan harga BBM bersubsidi atau pengurangan subsidi merupakan kebijakan nasional bukan kebijakan pemerintah daerah.
Kenaikan BBM ucap Sekda, pastinya akan berdampak dengan kenaikan Inflasi daerah, sehingga pemerintah pusat tentunya mempunyai kebijakan atas menaikan harga BBM bersubsidi. Salah satunya yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) atas subsidi BBM, dimana terdapat 19 ribu lebih penerima BLT di Poso.
“Sampai saat ini inflasi daerah Poso masih bertahan di angka 4,49 persen, hal itu berbeda dengan Kabupaten lain yang mencapai 7 koma sekian persen, Poso sangat bersyukur tidak mengalami kenaikan inflasi secara signifikan,” ujarnya.
Menurutnya, tugas pemerintah saat ini bagaimana memastikan ketersediaan 9 bahan pokok dapat dijamin, serta mengikuti perkembangan kenaikan dan melakukan intervensi terhadap 9 bahan pokok ketika mengalami kenaikan.
Manager Operasional Fuell Terminal Poso, Steven Lanongbuka mengatakan, TBBM Pertamina Poso dapat memastikan bahwa Poso tidak mengalami kelangkaan BBM, dimana untuk BBM jenis pertalite ketahanan stok TBBM Pertamina Poso bisa mencapai 5 hari.
Kata Steven pihaknya juga telah melakukan upaya-upaya peneguran kepada pihak SPBU yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan memberikan sangsi mengurangi stok BBM di SPBU.
Ketua Jurusan Administrasi Publik Fisip Unsimar, Y. Fitria Alim mengatakan, harus disadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pastinya dibarengi dengan kebijakan lain, salah satunya memberikan subsidi atau BLT.
Menurutnya, hal ini sangat dilupakan oleh pemerintah tanpa harus melihat apakah cukup dan apakah benar data penerima subsidi tersebut.
Kabag OPS Polres Poso, Kompol Nurhadi menyebut, Polres Poso telah mengambil langkah tegas sebelum adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, antara lain sudah melaksanakan pengamanan dan pengawasan disetiap SPBU se-Kabupaten Poso dengan menempatkan personil Polres maupun Polsek.
Kegiatan FGD ini dihadiri perwakilan sejumlah mahasiswa dari masing-masing kampus yang ada di Poso.
Laporan : Ryan Darmawan
