Aliansi Perlindungan Mualaf Poso Datangi DPR dan Kantor Bupati

SWARAQTA-Aliansi Perlindungan Mualaf Poso mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya, Rabu siang (27/3/2024).
Aksi tersebut diikuti sekitar 50 orang massa yang tergabung dari berbagai organisasi diantaranya HMI Cabang Poso, Ketua KAHMI Poso, SKUT Poso, PHC Poso, Yayasan Khalid Bin Walid Poso dan Yayasan Wakah Amanatul Ummah Poso.
Menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 massa aksi menuju gedung DPRD Poso. Dan melakukan pertemuan di ruang sidang utama bersama anggota DPRD Poso.
Turut hadir Ketua DPRD Poso, Sesi Kristina Dharmawati Mapeda serta 7 anggota DPRD lainnya.
Aliansi Perlindungan Mualaf Poso yang dikoordinir oleh Ustadz Sugianto menyerahkan pernyataan sikap, yang diterima Ketua DPRD Poso.
Salah satu poin pernyataan sikap, bahwa kepada para mualaf yang bertugas sebagai ASN dalam pembinaan keagamaan maka meminta untuk tidak dipindahkan keluar dari dalam kota, sehingga dapat tetap bekerja dengan baik serta mendapatkan pembinaan keislaman secara utuh.
Selesai melakukan pertemuan dengan pihak DPRD Poso, para aksi bergerak menuju kantor Bupati Poso.
Di kantor Bupati Poso massa aksi diterima langsung oleh Asisten II Pemda Kab. Poso, Ir Abdul Kahar Latjcare, didampingi Kaban Kesbangpol Poso, Kasat Pol-PP dan Damkar Poso, Sekretaris BKPSDM serta Kabag Kesra Setda Poso.
Saat melakukan pertemuan dengan pihak Pemda Poso, massa aksi tidak terima dan merasa dianggap remeh.
Massa menganggap pejabat yang diutus untuk menerima para massa aksi tidak berkompeten, karena yang diinginkan oleh massa aksi harusnya diterima langsung oleh Bupati Poso atau Sekda Poso yang notabene bukan dari kalangan Islam.(RyN)