Pengacara Sebut Regulasi Pijakan Dasar Mengganti Kades Tongko Bukan Demo
SWARAQTA- Pro kontra yang menyebabkan terganggunya roda pemerintahan di Desa Tongko, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulteng, mendorong kuasa hukum (PH) Kades Tongko, Dr. Yusran Ma’ruf angkat bicara.
Yusran menegaskan, apa yang dilakukan sejumlah oknum, dinilai terlalu berlebihan serta sangat tendensius. Apalagi gerakan tersebut bermuara pada upaya melengserkan sang kades yang merupakan kliennya.
“Upaya untuk menjatuhkan klien kami, sudah sering dilakukan oleh oknum dan kelompok orang yang tidak suka dengan klien kami,” ungkap Yusran kepada wartawan,” Jumat (26/07/2024).
Menurutnya, dengan berbagai isu miring disematkan kepada kliennya, mulai dari isu perselingkuhan, namun hal ini tak mempan, dan telah dilaporkan.
“Tidak mempan dengan isu tersebut, kembali lagi berbagai upaya dan agitasi masa yang cenderung provokatif dilakukan. Setelah melakukan pemalangan kantor desa dengan tujuan agar Pemerintahan di Desa Tongko tidak berjalan,” sebutnya.
Kata Yusran, meski terjadi pemalangan terhadap kantor desa, demi melaksanakan proses pelayanan bagi masyarakatnya termasuk para pedemo itu sendiri, kades tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di rumahnya.
Ia berharap serta mengajak agar semua pihak menghargai proses hukum yang sudah dilaporkan.
“Di negara demokrasi suatu hal yang biasa jika adanya perbedaan pendapat, tapi jadikan perbedaan tersebut sebagai alat kontrol. Bukan sebagai alat provokasi, karena yang rugi masyarakat Tongko itu sendiri,” jelasnya.
Yusran menyampaikan, dirinya mengkhawatirkan jika tuntutan mundur yang tidak berujung, seperti desakan sekolompok warga itu diikuti oleh Pemda Poso hal ini akan menjadi suatu mode nantinya kedepan.
“Asal ada hal yang tidak disukai oleh warga, mereka akan akan ramai demo agar kadesnya diganti. Padahal mekanisme pergantian kades sangat jelas diatur dalam undang undang desa. Terjadinya pro kontra di desa bukanlah suatu alasan untuk mengganti kepala desa,” pungkasnya.(RyN)
