Masyarakat Demo Menolak Perkebunan Sawit Beraktifitas di Tojo Barat
SWARAQTA- Aliansi Perjuangan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan penolakan akan masuknya aktifitas perkebunan sawit di wilayah itu.
Apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Touna merugikan masyarakat. Hal itu disampaikan masyarakat dari Aliansi Perjuangan Tojo Barat saat demo di Kantor Camat di Desa Tombiano, Kecamatan Tojo Barat.
Irwan Suge, korlap aliansi mengatakan, jika Pemerintah Tojo Una-Una melalui bupati terpilih 2024 Ilham Lawidu bersama Investor telah membangun kerja sama serta memprogramkan pembangunan perkebunan sawit.
Penanaman perdana akan dilaksanakan di Kecamatan Ampana Tete dan Ulubongka. Kecamatan yang menjadi sasaran pembangunan perkebunan kelapa sawit yaitu Kecamatan Batudaka, Ampana Tete, Ulubongka, Tojo dan Kecamatan Tojo Barat.
“Pada 8 Januari 2025 pemerintah kecamatan telah melakukan pertemuan bersama kepala-kepala desa dan dihadiri perwakilan Pemkab dan investor untuk membicarakan rencana survey lokasi pembangunan perkebunan sawit di Kecamatan Tojo Barat,” ungkap Irwan Suge, Rabu (22/1/2025).
Ironisnya pertemuan itu tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah kecamatan bahkan pemerintah setiap desa terkait hasil rapat tersebut kepada masyarakat.
Kata Irwan Suge, sementara Tojo Barat merupakan wilayah perkebunan dan pertanian yang sangat potensial dimana terdapat tanaman kelapa, coklat, cengkeh, nilam, durian, alpokat, padi sawah dll, yang sudah menjadi komoditi unggulan dan sekarang masyarakat sedang menikmati peningkatan harga yang sangat tinggi.
“Jangan diganti dengan perkebunan sawit, ketika beroperasi perkebunan sawit akan membuka lahan pada kawasan hutan. Artinya perusahaan akan menebang pohon yang menjadi penyangga bagi ketersediaan air minum, kebutuhan perkebunan, pertanian serta persawahan di Tojo Barat. Jika tanah di kawasan hutan telah dikuasai oleh perusahaan, dimana lagi tanah yang akan kita wariskan untuk anak dan cucu kita kelak,” tegasnya.
Irwan Suge menyebut, perusahaan sawit hanya akan menawarkan lapangan kerja sebagai buruh di perkebunan sawit, buruh yang dikontrol mandor, jam kerja diatur. Tapi jika petani bekerja dilahannya sendiri tidak ada yang akan mengatur karena petani menjadi pekerja yang merdeka, bekerja atas dasar kesadaran dan keinginannya untuk memperbaiki taraf kehidupannya.
Aliansi Perjuangan Tojo Barat dengan tegas menolak masuknya perkebunan sawit, menuntut bupati harus dan wajib membatalkan rencana pembangunan perkebunan sawit di Tojo Barat yang saat ini lokasinya telah selesai disurvei.
Bupati terpilih jangan menjalankan program yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa harus memihak pada masyarakat untuk tidak memasukan perkebunan sawit di desa masing-masing.
“Aliansi Perjuangan Tojo Barat juga meminta anggota DPR agar lebih aktif dalam mengevaluasi dan menghalau kebijakan yang merugikan masyarakat Tojo Barat,” pungkasnya.(RyN)
