FGD di Poso, Perkuat Sinergi Daerah Dalam Membangun Ketahanan Sosial Berbasis Komunitas
SWARAQTA- Upaya memperkuat ketahanan sosial berbasis komunitas terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat lokal di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) “Kompilasi Praktik Baik dan Pembelajaran Pelaksanaan Program Tahun 2025 di Kabupaten Poso” yang diselenggarakan Wahid Foundation bersama Libu Perempuan di Hotel Ancyra, Poso, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan capaian program, mendiskusikan tantangan di lapangan, sekaligus memperkuat sinergi implementasi program dengan kebijakan nasional dan daerah dalam mendukung kohesi sosial dan pembangunan masyarakat yang inklusif.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, pemerintah desa, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi masyarakat sipil, media, civitas akademika serta kelompok masyarakat dari sejumlah desa dampingan program.
Perwakilan BNPT RI, Anita Sofiana, menyampaikan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
“Program berbasis masyarakat tidak hanya berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi harus mampu memperkuat kohesi sosial dan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa implementasi program daerah perlu berjalan selaras dengan berbagai kebijakan nasional yang mendukung penguatan masyarakat, perdamaian, dan pembangunan sosial yang inklusif.
Menurutnya, pengalaman dan praktik baik dari Kabupaten Poso memiliki potensi menjadi pembelajaran penting bagi penguatan kebijakan dan pendekatan berbasis komunitas di tingkat nasional maupun internasional.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Poso, Markarma Lasimpala, menilai penguatan kohesi sosial di Poso perlu terus dijaga mengingat tingginya keberagaman sosial, budaya, dan agama di wilayah tersebut.
“Poso memiliki keragaman yang sangat tinggi. Karena itu masyarakat perlu terus membangun sikap saling menghormati dan tidak merasa paling dominan agar harmoni sosial tetap terjaga,” katanya.
Dalam forum tersebut, berbagai isu sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas masyarakat juga turut dibahas, seperti tantangan sosial di tingkat komunitas, pentingnya dialog antarwarga, serta penguatan peran masyarakat dalam membangun kewaspadaan dan solidaritas sosial di tingkat desa.
Program yang dijalankan Wahid Foundation bersama Libu Perempuan di Poso sendiri berfokus pada penguatan ketahanan masyarakat melalui pendekatan Desa Damai. Selama 2025, program telah mendorong penguatan forum masyarakat di sejumlah desa, pelatihan kelompok perempuan, kampanye publik, serta ruang dialog lintas komunitas yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga dari berbagai latar belakang.
Perwakilan Wahid Foundation, Haris, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat agar mampu menghadapi berbagai tantangan sosial secara bersama-sama.
“Kalau masyarakat kuat dan saling terhubung, maka berbagai isu dan potensi konflik dari luar tidak mudah memecah masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, para peserta FGD berharap kolaborasi multipihak dalam penguatan kohesi sosial dapat terus diperluas, termasuk melalui penguatan peran pemerintah daerah, desa, perempuan, dan anak muda.
Melalui pembelajaran yang dibangun bersama masyarakat, Kabupaten Poso diharapkan dapat terus menjadi ruang tumbuh bagi praktik-praktik perdamaian, toleransi, dan ketahanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.(RyanD)
