Diduga Korupsi, Warga Desa Tongko Demo Kades
SWARAQTA- Puluhan warga Desa Tongko, Kecamatan Lage, berunjuk rasa di gedung DPRD Poso, Rabu siang (22/5/2024).
Massa aksi demo lantaran kecewa dengan kepala desa (Kades) Tongko berinisial TSD, yang diduga korupsi anggaran dana desa.
Sekitar 80 massa merupakan warga Tongko mendatangi gedung DPRD Poso, untuk menyampaikan aspirasinya.
Abdul Hafid Siruru dalam orasinya mengatakan, kegiatan demo hari ini dilakukan untuk menuntut hak-hak warga Tongko yang sudah disalahkangunakan pemerintah desa Tongko.
“Kami tidak ada kepentingan apa-apa, hanya menuntut hak masyarakat melalui dana desa,” ungkapnya, saat berada di depan gedung DPRD Poso.
Warga meminta, agar Kades Tongko diturunkan dari jabatannya karena selama ini telah banyak menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, beberapa hal yang menjadi polemik di masyarakat Desa Tongko, semenjak ditetapkan dan mulai menjalankan roda pemerintahan Desa Tongko pada 3 Januari 2022, kades telah melakukan pelanggaran undang-undang, kode etik, peraturan dan norma-norma agama serta adat istiadat yang berlaku.
Kata Abdul Hafid, hasil temuan masyarakat bahwa pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan prosedur yang mengarah kepada nepotisme.
Selain itu, hilangnya aset kantor Desa Tongko seperti infokus, televisi, tangki semprot, mesin pemotong rumput, mesin pompa air (alkon), komputer, dan lain-lain.
Dalam tuntutan warga, adanya dugaan korupsi atas dana pembangunan Rutilahu Gakin, jamban sehat, jalan kantong produksi 1.500 meter, dan Drainase 300 meter.
Tak hanya itu, massa aksi menyebut dugaan korupsi atas dana Desa Tongko, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 4 Tahun 2023, tunjangan perangkat desa, gaji, operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), gaji RT, gaji Satuan Pelindung Masyarakat (LINMAS), kader Posyandu, lembaga adat, bidan desa, guru honorer dan pemuka agama tahun anggaran 2023.
“Jadi dugaan korupsi Kades sekitar Rp 400 jutaan lebih, ini masyarakat kecewa,” ucapnya.
Perwakilan massa aksi kemudian melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD Poso dan menyerahkan pernyataan sikap.
Usai bertemu dengan anggota DPRD Poso, para pendemo mendatangi Kantor Bupati Poso dan melakukan pertemuan terkait tuntutan warga Tongko.(RyN)
